Penyusunan RKAP Berbasis Risiko bagi BUMN

Berbagi praktik bedah RKAP BUMN dari pandangan pribadi sebagai pemerhati BUMN Indonesia berdasarkan beberapa pertanyaan dasar dari rekan-rekan BUMN.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Setiap BUMN wajib menyusun RKAP sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, yaitu:

  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 196/KMK.016/1998 Tentang RKAP BUMN. Setiap BUMN wajib menyusun RKAP dan RKAPUKK yang mana permohonan persetujuan atas RKAP dan RKAPUKK untuk PERSERO disampaikan oleh Direksi kepada RUPS selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran Perusahaan, sedangkan untuk PERUM disampaikan oleh Direksi kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Teknis yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran Perusahaan
  2. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-101/MBU/2002 Tentang Penyusunan RKAP BUMN. Dalam menyusun Rencana Kerja harus secara tegas dipisahkan antara Rencana Kerja untuk melaksanakan Penugasan Pemerintah dengan Rencana Kerja untuk pencapaian misi perusahaan. Anggaran Perusahaan merupakan penjabaran program kegiatan usaha dalam satuan uang berdasarkan penerimaan/pengeluaran secara tunai dari program kegiatan untuk melaksanakan penugasan pemerintah/pemegang saham dan kegiatan komersil.

—————————————————————————————————————

RKAP berbasis risiko adalah RKAP yang menyajikan kajian pengelolaan risiko atas setiap sasaran strategis perusahaan.

—————————————————————————————————————

Mengapa BUMN harus menyusun RKAP berbasis risiko?

Perkembangan ini timbul sehubungan dengan adanya pembaharuan hukum di bidang perseroan terbatas dan badan usaha milik negara, serta memperhatikan perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif, maka untuk lebih meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), KBUMN melakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 menjadi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011. Dalam Permen tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penerapan GCG, Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan harus mempertimbangkan risiko usaha.dan wajib membangun serta melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG. Salah satu keluaran dari Permen tersebut adalah RKAP berbasis risiko

Bagaimana RKAP berbasis risiko disusun?

Menurut Kepmen 101/2002, RKAP perusahaan BUMN saya ilustrasikan dalam bagan berikut ini.

RKAP Kepmen 101_2002

RKAP berbasis risiko dibuat atas setiap sasaran usaha dalam bagian rencana kerja perusahaan, seperti yang saya ilustrasikan berikut ini.

RKAP berbasis risiko Kepmen 101_2002

Untuk setiap sasaran strategis perusahaan, perlu dilakukan kajian risiko yang meliputi minimum:

  1. Identifikasi risiko merujuk pada setiap sasaran yang ditetapkan
  2. Pengukuran eksposur risiko berdasarkan pada paramater risiko yang telah ditetapkan
  3. Rencana tindak lanjut/mitigasi risiko yang teridentifikasi dengan memperhitungan kapabilitas sumber daya perusahaan
Biasanya perusahaan melakukan konsinyeering pada saat akan melakukan penyusunan RKAP berbasis risiko agar tercipta konsistensi atas metodologi manajemen risiko yang dipergunakan dan memudahkan para pihak yang terlibat dalam memberikan makna serta pemahaman persepsi secara korporat/terintegrasi bukan silo.

DC|2012

 

.